DPRD Sulsel tengah menggodok pengganti atau Pj Gubernur Sulsel menggantikan Andi Sudirman Sulaiman, dari sekian nama calon salah satunya yakni putra daerah Sulawesi Selatan asal Kabupaten Bone, Laksamana TNI AL Abdul Rivai Ras (Bro Rivai).
Bro Rivai diketahui saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menko Polhukam RI, Mahfud MD.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini ada enam fraksi dari 9 fraksi di DPRD Sulsel yang telah memberikan isyarat mendukung Bro Rivai.
Keenam fraksi tersebut yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Gerindra, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Terkait Pj Gubernur Sulsel, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sulsel Andi Syaifuddin Patahuddin mengatakan bahwa calon Pj Gubernur setidaknya adaah putra daerah Sulawesi Selatan.
“Kalau PKS belum ada nama disebut. Tapi minimal putra daerah. Lebih mengerti kondisi dan situasi. Persyaratan utamanya sebaiknya putra daerah. PKS akan memperjuangkan putra daerah,” ujar Syaifuddin, dikutip dari Diswaysulsel.com, Jumat 28 Juli 2023.
Sedangkan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Irwandi Natsir mengatakan, Pj Gubernur setidaknya memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Tapi paling utama kata dia adalah putra daerah.
“Tapi sebagai orang yang tinggal di daerah kita berharap, orang yang memimpin daerah ini adalah orang yang betul-betul memahami kondisi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Bro Rivai menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait Pj Gubernur Sulsel tersebut kepada pemerintah pusat.
“Saya akan fokus dulu dengan amanah yang baru untuk mendukung tugas Kemenko Polhukam. Soal PJ kita serahkan saja kepada pengambil keputusan politik di pemerintah,” kata Bro Rivai saat dikonfirmasi.
Kendati demikian, ia mengapresiasi semua fraksi di DPRD Sulsel yang telah mengusulkan namanya masuk sebagai salah satu bakal calon Pj Gubernur.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak atau sejumlah fraksi yang memberikan perhatian dan mendorong saya untuk amanah itu. Saya kira biarkanlah mereka menilai dan memutuskan siapapun yang akan didorong atau diusulkan, karena semua itu di luar kewenangan saya dan keputusan kelak ada di Pemerintah Pusat,” ucapnya.