Lama Tak Terdengar, Kini Rizieq Shihab Gugat Kepala Bapas ke PTUN Jakarta

Habib Rizieq Shihab (HRS), mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Balai Permasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat (Jakpus) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang diajukan oleh Rizieq Shihab telah didaftarkan dengan nomor perkara 339/G/2023/PTUN.JKT pada Jumat, 28 Juli 2023.

Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menjelaskan bahwa kliennya mengajukan gugatan tersebut karena tidak diizinkan untuk melakukan ibadah umrah di Tanah Suci.

“Gugatan yang kami ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap surat yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Pusat terkait izin ibadah klien kami Habib Rizieq Shihab,” ujar Aziz dalam keterangannya, Selasa 1¬†Agustus 2023.

Aziz menyampaikan pihaknya juga ingin membongkar adanya dugaan pelanggaran kebebasan hak atas HRS yang diduga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakpus.

Baca juga:  Dinas PUPR Konkep Dan CV. BM dilaporkan di Kejati Sultra

“Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umrah klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat,” papar Aziz.

Kata dia, Kejari Jakpus beralasan khawatir dengan minimnya pengawasan HRS saat menjalani umrah. Namun bagi Aziz, alasan itu menggelikan.

“Hal ini sangat menggelikan dan membuat kita terbahak-bahak tentu saja,” ucapnya.

Lebih lanjut, Aziz mengatakan pihaknya dengan sukarela membiayai tim Kejaksaan untuk mengawasi HRS jika menjalani umrah.

“Bahkan kami dalam hal ini siap membantu pembiayaan pemberangkatan pihak yang akan mengawasi klien kami jika diperlukan agar klien kami dapat menjalankan hak asasinya dalam beribadah yang dilindungi undang-undang,” ujarnya lagi.

Baca juga:  Menparekraf: Okupansi Hotel di Bromo Menurun Dampak Kebakaran

Di samping itu, Aziz menyatakan bahwa pemerintah Indonesia di wilayah Arab Saudi pasti memiliki perwakilan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

Dalam konteks ini, Aziz mengungkapkan bahwa Rizieq juga telah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam konteks ini, Aziz mengungkapkan bahwa Rizieq juga telah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebagai informasi, Rizieq ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong tentang hasil tes swab virus corona (Covid-19) di RS Ummi, Bogor.

Baca juga:  Bamsoet Apresiasi Polri Ungkap Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Rizieq terkait kasus tersebut. Namun, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukumannya menjadi dua tahun.

Rizieq telah mendapatkan status bebas bersyarat pada tanggal 20 Juli 2022 dan masa percobaannya akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2024. Selama periode ini, dia diwajibkan untuk mengikuti bimbingan dari pihak Bapas.

Oleh karena itu, Rizieq memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Bapas selama menjalani masa bimbingan tersebut.(*)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top