Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan aksi nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan.

Ismail menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan dan layanan dasar yang dinilainya masih memprihatinkan di beberapa pulau. Salah satu contohnya adalah sekolah yang mengalami kerusakan parah.

“Di sana ada sekolah yang atapnya bocor saat hujan dan tidak memiliki tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” ujar Ismail, Selasa (6/5/2025).

Politisi Golkar ini menegaskan bahwa warga di wilayah kepulauan berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik yang setara dengan warga di daratan, termasuk listrik dan akses pendidikan.

“Sering kali listrik padam di sana. Ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” tegasnya.

Ismail juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di kepulauan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan.

Ia mendorong pemerintah dari tingkat camat, lurah, hingga SKPD untuk bersinergi dalam merespons aspirasi warga kepulauan secara cepat dan tepat.

“Saya harap Pemkot benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di pulau. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa dipercepat,” jelasnya.

Ismail turut mengapresiasi rencana Pemkot Makassar untuk menyediakan kapal lintas pulau guna menunjang konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau.

“Kehadiran kapal lintas pulau akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” pungkasnya.(*)