Semuasenin – Gelar kegiatan Customs Visit Customer (CVC) dan kunjungan kerja strategis, Bea Cukai menunjukkan peran aktif dalam mendampingi pelaku usaha, baik yang bergerak di sektor manufaktur ekspor maupun hasil tembakau. Dua kunjungan penting dilakukan pada Mei 2025, yakni ke PT Tjiwulan Putra Mandiri di Probolinggo dan PT Djarum di Kudus.
Pada Selasa (20/05), Bea Cukai Probolinggo melakukan kunjungan ke PT Tjiwulan Putra Mandiri, produsen garmen penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang telah menembus pasar ekspor ke Arab Saudi, Maroko, Amerika Serikat, dan Eropa. Kunjungan ini bertujuan untuk memfasilitasi rencana transisi perusahaan ke skema Kawasan Berikat (KB).
Direktur PT Tjiwulan Putra Mandiri, Abdul Kadar, mengungkapkan minatnya untuk beralih dari skema KITE ke KB guna menunjang ekspansi usaha yang lebih besar dan efisien. Dalam diskusi yang berlangsung, Bea Cukai Probolinggo pun memberikan penjelasan mendalam mengenai keunggulan dan perbedaan antara kedua fasilitas tersebut.
Langkah kunjungan ini dilakukan Bea Cukai untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang utuh atas fasilitas yang tersedia. “Jadi mereka dapat memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnisnya,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.
Sementara itu, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai, Wakil Menteri Keuangan RI, Anggito Abimanyu bersama jajaran Bea Cukai Kudus melakukan kunjungan kerja ke PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah pada Rabu (08/05). Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran rokok ilegal, yang dinilai meningkat seiring kenaikan tarif cukai.
Budi mengatakan, bahwa rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mengganggu iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum secara konsisten.
“Melalui kunjungan langsung ke pelaku usaha, kami ingin membangun kedekatan, memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan, memastikan fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran, serta menciptakan ekosistem industri yang sehat,” pungkasnya.
