Semuasenin – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025.
Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda), Jakarta Selatan, Jumat (23/05/2025).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir langsung menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Munafri menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran OPD yang telah bekerja keras mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras semua elemen OPD di Pemerintah Kota Makassar, dan masyarakat serta lembaga lainnya,” jelas Munafri.
SPM Awards 2025 merupakan bentuk apresiasi dari Kemendagri kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam penerapan standar pelayanan minimal di sektor-sektor penting bagi masyarakat.
Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan layanan, terutama di wilayah pulau dan daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
“Kita berharap pelayanan dasar ini bisa terus kita tingkatkan, memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, khususnya di pulau-pulau dan daerah-daerah yang selama ini mungkin belum tersentuh dengan baik,” ujar Munafri.
Kata Appi, penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya Pemkot Makassar dalam meningkatkan pelayanan dasar telah membuahkan hasil.
Munafri juga menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap program berjalan dengan baik dan maksimal di semua wilayah tanpa terkecuali.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dasar dan memperluas jangkauan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sementara, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menegaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.
“SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi komitmen terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tito, pelaksanaan SPM yang baik mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap warga.
“Oleh karena itu, SPM Awards menjadi alat evaluasi sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan sosial lainnya,” tegasnya. (*)
